Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN

PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN 

Menjelang digelarnya tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang akan berlangsung selama 21 hari, yaitu mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum melalui SK No. 017/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014.  Selain itu, sampai dengan saat ini KPU Provinsi Banten telah menerima Petugas dan Pelaksana Kampanye dari partai politik tingkat Provinsi Banten dan dari Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten. Berikut nama-nama pelaksana dan petugas kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi Banten:  Petugas Kampanye…

Selanjutnya

BERITA ACARA  NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT

BERITA ACARA NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 menggelar rapat pleno Perbaikan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serang No. 274/165/BA/III/2014, Dari BA rapat pleno diketahui jumlah rekap DPT kabupaten/kota se Provinsi Banten  per tanggal 23 Maret 2014 sebesar 7.855.721 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPK sebesar 22.384. Sehingga jumlah Pemilih (DPT+DPK) berjumlah 7.878.105 pemilih. BA No:010/III/2014  JUMLAH TPS PEMILU 2014

Selanjutnya

KPU Banten Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu Tahun 2014 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Senin (12/5) telah menyelesaikan rapat pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014. Rapat yang digelar di Hotel Ratu Bidakara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, saksi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Provinsi Banten, Ketua dan Pimpinan BAWASLU Provinsi Banten, serta ketua dan Anggota KPU Divisi Tungsura dan Sekretaris KPU Kab./Kota se Provinsi Banten. Rapat pleno yang dimulai pukul 10.00 WIB dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, SH.,M.Si. Dalam sambutannya, Agus Supriyatna, SH.,M.Si menjelaskan, "Sesuai tahapan Pemilu 2014 penetapan…

Selanjutnya

Visi Misi Capres Cawapres 

Visi Misi pasangan H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa: klik disini Visi Misi pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla:  klik disini

Selanjutnya

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP)

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP) 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaui Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3Juli 2014 telah mengeluarkan surat edaran mengenai surat pindah memilih (A.5-PPWP) yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab./kota di seluruh Indonesia. Surat edaran ini merupakan upaya KPU RI untuk mempermudah bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada hari H Pemungutan suara berada di luar daerah tempat TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Provinsi Banten Ir Didih M. Sudi, M,Sc membenarkan terkait surat edaran tersebut dan menjelaskan “ Edaran KPU RI antara lain untuk melayani pemilih yang akan menggunakan hak…

Selanjutnya

JADWAL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KAB./KOTA

JADWAL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KAB./KOTA 

Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu/16 Juli 2014, maka untuk rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tangerang dan KPU Kota Tangerang Selatan diundur pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014. Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Selanjutnya

Pre 1 2 3 Next

GEDUNG KPU PROVINSI BANTEN DIRESMIKAN

Selasa, 03 Maret 2015 14:13

Plt. Gubernur Banten H. Rano Karno pada hari Selasa (3/3) meresmikan Gedung KPU Provinsi Banten di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani. Selain gedung KPU Provinsi Banten, Plt Gubernur Banten juga meresmikan tiga gedung milik pemprov Banten lainnya yaitu gedung Dinas Sosial, gedung Serba Guna Badan Diklat dan gedung Dekranasda Provinsi Banten.

Acara peresmian dihadiri unsur Muspida, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, Sekda Provinsi Banten, perwakilan Setjen KPU RI dan pimpinan dinas/instansi terkait. Acara diawali dengan kesenian rampak bedug, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala SDAP Provinsi Banten. Dalam sambutannya kepala SDAP menyampaikan, Acara peresmian dipusatkan di gedung KPU Provinsi Banten, untuk gedung KPU Provinsi Banten dibangun diatas lahan  seluas 3300 m2, dengan bangunan dua lantai dan bangunan aula, mudah-mudahan  bisa memberi nafas segar  bagi KPU karena gedung yang kemarin tidak representatif. Gedung KPU dibangun dengan menggunakan dana APBD tahun 2013 dan 2014 dengan  biaya sebesar 9,8 Milyar jelasnya.

Selanjutnya: GEDUNG KPU PROVINSI BANTEN DIRESMIKAN

   

KPU BANTEN MENJADI SAMPLE PEMERIKSAAN BPK RI

Kamis, 26 Februari 2015 15:47

Setelah tahun 2014 kemarin KPU Provinsi Banten diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kini pada bulan Februari 2015 KPU Provinsi Banten kembali menjadi salah satu  sample dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI. Adapun Unit akuntansi di lingkungan KPU yang menjadi sampling adalah KPU Provinsi Banten, KPU Provinsi Jateng, KPU Provinsi  Jatim, dan KPU Provinsi Kaltim.

Untuk pemeriksaan kali ini, dijadwalkan pemeriksaan sampling/uji petik pada unit akuntansi tingkat wilayah/provinsi dilaksanakan 17 hari kerja mulai tanggal 17 Februari s/d 02 Maret 2015 dengan fokus pemeriksaan menyangkut akun kas pada bendahara, pembelian, dan belanja barang terutama penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya: KPU BANTEN MENJADI SAMPLE PEMERIKSAAN BPK RI

   

Intisari Amandemen UU Pemilukada Serentak

Senin, 23 Februari 2015 16:22

Pada tanggal 17 Februari 2015  DPR RI melalui Rapat Paripurna telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan seperti penghapusan pasal, penghapusan ayat, maupun penambahan pasal baru.  Terkait dengan revisi UU tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Syaiful Bahri telah membuat intisari Amandemen UU Pemilukada Serentak (Matrik Perbandingan) sebagaimana dibawah ini.

Intisari Amandemen UU Pemilukada Serentak

 

   

RAPAT PENGEMBANGAN PROGRAM SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Jumat, 20 Februari 2015 08:07

Serang, Rabu (18/02) KPU Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Rapat Pengembangan Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, bertempat di ruang rapat  KPU Kabupaten Serang.  Acara dibuka oleh Ketua KPU Banten Agus Supriyatna, SH, M.Si. 

Rapat menindaklanjuti  hasil workshop pengembangan Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di KPU RI  ini dihadiri oleh anggota divisi sosialisasi dan kasubag teknis dan hupmas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan dihadiri pula lengkap oleh komisioner KPU Provinsi Banten.

Narasumber pada acara tersebut adalah Ir. H. Didih M.Sudi, M.Sc.,  anggota KPU Banten Divisi Kehumasan  dan Dra. Hj. Enan Nadia Anggota KPU Banten Divisi Sosialisasi.  

H. Didih menyampaikan materi tentang pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa KPU  telah melakukan transparansi informasi kepada masyarakat luas melalui website KPU, diantaranya transparansi tahapan pemilu, transparansi penyusunan data pemilih, transparansi profil calon legislatif dan transparansi rekapitulasi suara peserta pemilu. KPU melakukan pelayanan informasi melalui Sub Bagian Sosialisasi dan Kampanye, Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, Biro Teknis dan Hupmas KPU, Bagian/Sub Bagian Hubungan dan Partisipasi Masyarakat di KPU Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan Hj. Enan Nadia menyampaikan materi tentang Penyusunan Desain Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat grand design sosialisasi, diantaranya adakah wilayah yang terisolir; apakah ada daerah yang pada pemilu yang lalu bermasalah; daerah yang mungkin money politicnya tinggi; kelompok masyarakat marjinal atau korban konflik; kelompok masyarakat disabilitas; kelompok pemilih pemula; mereka yang menjadi leader option yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat; dan media yang bisa menduplikasikan informasi dari kita kepada masyarakat. Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya dilakukan dalam masa pemilu (electoral period) namun dilakukan juga pada saat sebelum pemilu (pre-electoral period) dan sesudah pemilu (post-electoral period). (*)

   

Halaman 1 dari 41