Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN

PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN 

Menjelang digelarnya tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang akan berlangsung selama 21 hari, yaitu mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum melalui SK No. 017/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014.  Selain itu, sampai dengan saat ini KPU Provinsi Banten telah menerima Petugas dan Pelaksana Kampanye dari partai politik tingkat Provinsi Banten dan dari Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten. Berikut nama-nama pelaksana dan petugas kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi Banten:  Petugas Kampanye…

Selanjutnya

BERITA ACARA  NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT

BERITA ACARA NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 menggelar rapat pleno Perbaikan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serang No. 274/165/BA/III/2014, Dari BA rapat pleno diketahui jumlah rekap DPT kabupaten/kota se Provinsi Banten  per tanggal 23 Maret 2014 sebesar 7.855.721 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPK sebesar 22.384. Sehingga jumlah Pemilih (DPT+DPK) berjumlah 7.878.105 pemilih. BA No:010/III/2014  JUMLAH TPS PEMILU 2014

Selanjutnya

Pre 1 Next

KPU Provinsi Banten Menggelar Rakor Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sabtu, 05 April 2014 17:43

Di hari terakhir tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka (Sabtu/5) KPU Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye bertempat di Pendopo Gubernur Banten Jl. Brigjen Syam’un Nomor 5 Kota Serang. Dengan menghadirkan narasumber dari IAI Provinsi Banten serta Ketua Pokja Dana Kampanye Syaeful Bahri, MM.

Acara rakor terbagi dua gelombang, untuk gelombang pertama dengan peserta dari KPU kabupaten/kota dan gelombang kedua bagi peserta Pemilu baik partai politik dan Calon Anggota DPD RI Dapil Banten.

Ketua Pokja Dana Kampanye Syaeful Bahri, MM dihadapan peserta  dari  KPU Kab/Kota menjelaskan, ”Temuan dari KPU RI berkaitan dengan laporan dana kampanye periode pertama dan kedua antara lain pertama, KPU Kabupaten/Kota memiliki prosedur yang tidak sama,  kedua, KPU tidak cermat dalam menulis waktu dalam berita acara, banyak KPU tidak membuat buku tamu / buku registrasi, karena dicampur dengan buku dari petugas security, selain itu partai banyak mengeluh karena ketidakjelasan informasi terkait pemberitahuan dan sanksi “ jelasnya.

Selain itu ditegaskan bahwa KPU dalam penerimaan laporan dana kampanye untuk berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 261/KPU/IV/2014, serta revisi Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2014 yang saat ini masih dalam tahap revisi oleh KPU RI. Menurut Syaeful Bahri, akan ada form-form tambahan yang harus dibuat oleh peserta Pemilu.

Sementara itu pada gelombang kedua ditempat yang sama yang dihadiri oleh perwakilan pengurus Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten, Syaeful Bahri MM menjelaskan bahwa “batas akhir penyampaian laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP paling lambat tanggal 24 April 2014 pukul 18.00 WIB, sanksi bagi yang tidak menyerahkan adalah tidak ditetapkannya calon terpilih baik Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota menjadi calon terpilih” tegasnya.

Perwakilan dari IAI Ibu Wulan Retnowati menambahkan, “Laporan final LPPDK harus dibuat mulai dari DK 1 sampai dengan DK 13, plus lampiran, bukti tanda terima tahap pertama dan kedua, KAP akan mengaudit parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan DPD akan diaudit oleh KAP hasil lelang KPU RI” jelasnya.

   

Surat Edaran KPU No. 249/KPU/IV/2014

Jumat, 04 April 2014 08:06

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara di TPS tanggal 9 April 2014 dan dalam rangka memberikan kemudahan untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuh syarat, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

SE Nomor  249/KPU/IV/2014 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS:

 SE No. 249/KPU/IV/2014

   

KEPPRES NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR RI, DPD, DAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB./KOTA SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Jumat, 04 April 2014 07:59

Bersama ini disampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai Hari Libur Nasional.
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Klik Disini
   

KPU PROVINSI BANTEN HADIRI MUSYAWARAH KEDUA DAN KETIGA ATAS SENGKETA NOMOR 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014

Rabu, 02 April 2014 12:56

Musyawarah kedua atas sengketa nomor 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014 kembali digelar oleh BAWASLU RI pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 pukul 16.30 WIB di ruang Musyawarah 1 lantai II Gedung BAWASLU RI Jakarta. Musyawarah kedua ini di pimpin oleh komisioner BAWASLU RI Nelson Simanjuntak, dan dihadiri Ahmad Rusdi Arief selaku Pemohon dan KPU RI dalam hal ini diwakili oleh Tim KPU RI selaku Termohon, serta dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri, MM,  Kasubag Hukum KPU Provinsi Banten serta  LO calon Anggota DPD RI Dapil Banten Sdr. Wahid.

Sidang musyawarah dimulai pada pukul 16.30 WIB dengan terlebih dahulu dibuka oleh pimpinan musyawarah Nelson Simanjuntak. Beliau menjelaskan bahwa terkait sengketa nomor 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014 BAWASLU memberikan  3 kali kesempatan  kepada pemohon dan termohon untuk bermusyawarah. Musyawarah yang pertama pada Kamis tanggal 27 Maret 2014, dan dilanjutkan pada hari ini Selasa (1/4) untuk musyawarah kedua.

Pada kesempatan itu Pemohon atas nama Ahmad Rusdi Arief diberikan kesempatan terlebih dahulu  untuk mengutarakan permohonannya. Ahmad Rusdi Arief menerangkan bahwa keterlambatan menyampaikan laporan dana kampanye periode kedua dikarenakan istri sakit. “Pada tanggal 2 Maret istri saya sakit, dan dirawat di RS Harapan Kita pada tanggal 27 sampai dengan 5 Maret, keterlambatan laporan dijelaskan oleh Wahid, Andri yang membuat laporan tidak bisa hadir karena kegiatan kampus, Mohon dikabulkan permohonan kami, tidak ada unsur apa-apa karena kondisi saya seperti itu, mohon KPU RI dan KPU Banten agar permohonan  kami dikabulkan” pinta Rusdi Arief.

Kemudian Termohon  yakni KPU RI  diwakili salah satu anggota Tim menyampaikan  “Bahwa pada dasarnya kami tetap pada putusan kami membatalkan pencalonan Ahmad Rusdi Arief, sehubungan laporan dana kampanye dilaporkan pada tanggal 7 Maret 2014 kami tidak bisa memberikan toleransi sejauh itu” jelas salah satu anggota Tim dari KPU RI.

Pimpinan Musyawarah Nelson Simanjuntak menerangkan  “Undang-Undang memerintahkan peserta Pemilu diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum  kampanye rapat umum yaitu tanggal 2 Maret 2014 atas dasar itu KPU menjalankan aturan sehingga mengeluarkan putusan pembatalan” jelas Nelson simanjuntak. Anggota KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri, MM menambahkan, “laporan dana kampanye periode I tanggal 27 Desember 2013 berbeda dengan laporan dana kampanye periode II tanggal 2 Maret 2014, selanjutnya mengingat ini adalah otoritas KPU RI maka putusan kami serahkan pada KPU RI” terang Syaeful Bahri.

Mengingat musyawarah kedua tidak tercapai kesepakatan akhirnya pimpinan musyawarah pada pukul 17.15 WIB  menutup musyawarah kedua atas sengketa nomor 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014 dan akan dilanjutkan dengan musyawarah ketiga dengan pembacaan alternatif oleh Pimpinan Musyawarah.

Pada pukul 17.20 WIB digelar pertemuan/musyawarah ketiga atas sengketa nomor 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014 ditempat yang sama. Pimpinan Musyawarah Nelson Simanjuntak menyampaikan bahwa dikarenakan musyawarah pertama dan kedua tidak ditemukan kata sepakat maka pertemuan ketiga ini pimpinan musyawarah akan membacakan alternatif penyelesaian  Alternatif pertama Pemohon menerima keputusan termohon, alternatif kedua termohon menerima permohonan pemohon untuk ditetapkan  sebagai peserta pemilu, alternatif ketiga menyerahkan kepada BAWASLU  untuk menyelesaikan masalah. Ahmad Rusdi Arief selaku Pemohon masih berharap agar KPU mengabulkan permohonan dari Ahmad Rusdi Arief, namun termohon dalam hal ini KPU RI tetap pada pendiriannya untuk menolak permohonan dari Pemohon dan menyerahkan keputusan kepada BAWASLU RI. Pimpinan Musyawarah menjelaskan bahwa BAWASLU RI dalam waktu dekat akan memutus sengketa 024/SP-2/SET BAWASLU/III/2014.

   

Halaman 2 dari 25