Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN

PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN 

Menjelang digelarnya tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang akan berlangsung selama 21 hari, yaitu mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum melalui SK No. 017/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014.  Selain itu, sampai dengan saat ini KPU Provinsi Banten telah menerima Petugas dan Pelaksana Kampanye dari partai politik tingkat Provinsi Banten dan dari Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten. Berikut nama-nama pelaksana dan petugas kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi Banten:  Petugas Kampanye…

Selanjutnya

BERITA ACARA  NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT

BERITA ACARA NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 menggelar rapat pleno Perbaikan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serang No. 274/165/BA/III/2014, Dari BA rapat pleno diketahui jumlah rekap DPT kabupaten/kota se Provinsi Banten  per tanggal 23 Maret 2014 sebesar 7.855.721 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPK sebesar 22.384. Sehingga jumlah Pemilih (DPT+DPK) berjumlah 7.878.105 pemilih. BA No:010/III/2014  JUMLAH TPS PEMILU 2014

Selanjutnya

KPU Banten Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu Tahun 2014 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Senin (12/5) telah menyelesaikan rapat pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014. Rapat yang digelar di Hotel Ratu Bidakara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten, saksi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Provinsi Banten, Ketua dan Pimpinan BAWASLU Provinsi Banten, serta ketua dan Anggota KPU Divisi Tungsura dan Sekretaris KPU Kab./Kota se Provinsi Banten. Rapat pleno yang dimulai pukul 10.00 WIB dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, SH.,M.Si. Dalam sambutannya, Agus Supriyatna, SH.,M.Si menjelaskan, "Sesuai tahapan Pemilu 2014 penetapan…

Selanjutnya

Visi Misi Capres Cawapres 

Visi Misi pasangan H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa: klik disini Visi Misi pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla:  klik disini

Selanjutnya

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP)

Surat Edaran Pindah memilih (Model A5-PPWP) 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaui Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3Juli 2014 telah mengeluarkan surat edaran mengenai surat pindah memilih (A.5-PPWP) yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab./kota di seluruh Indonesia. Surat edaran ini merupakan upaya KPU RI untuk mempermudah bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada hari H Pemungutan suara berada di luar daerah tempat TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Provinsi Banten Ir Didih M. Sudi, M,Sc membenarkan terkait surat edaran tersebut dan menjelaskan “ Edaran KPU RI antara lain untuk melayani pemilih yang akan menggunakan hak…

Selanjutnya

JADWAL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KAB./KOTA

JADWAL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KAB./KOTA 

Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu/16 Juli 2014, maka untuk rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tangerang dan KPU Kota Tangerang Selatan diundur pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014. Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Selanjutnya

Pre 1 2 3 Next

Tangsel dan Pandeglang Pilkada Serentak Bersama Kab. Serang dan Kota Cilegon

Senin, 16 Februari 2015 10:07

Berdasarkan Draft Revisi yang disepakati dalam Pembahasan Panitia Kerja Revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, antara DPR dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2015 pukul 17.50 WIB   disepakati beberapa hal-hal yaitu:

1.DISEPAKATI Panja : Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

2.DISEPAKATI Panja : Syarat pendidikan Gubernur dan Bupati/Walikota TETAP yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

3.DISEPAKATI Panja : Syarat usia Gubernur TETAP yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan Bupati/Walikota paling rendah 25 tahun.

4.DISEPAKATI Panja : Tahapan UJI PUBLIK di HAPUS.

5.DISEPAKATI Panja : Syarat dukungan penduduk untuk Calon Perseorangan DINAIKKAN. Yaitu naik 3,5 persen.

6.DISEPAKATI Panja ; Pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN.

7.DISEPAKATI Panja ; Ambang batas kemenangan 0 persen. Artinya SATU PUTARAN.

8.DISEPAKATI Panja : Yang menangani sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

9.DISEPAKATI Panja : Jadwal Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sbb:

a) Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang Akhir Masa Jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016).

b) Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 (untuk AMJ Semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang AMJ 2017)

c) Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019)

d) Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.

10.DISEPAKATI Panja ; mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama. Yaitu 1 kada dan 1 Wakil Kada. Seperti sebelum Perpu.

 

Menyikapi hasil kesepakatan Panja tersebut, Instruksi Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri, MM,  “Agar KPU Tangsel dan Pandeglang mempersiapkan berkaitan dengan penyusunnan  anggaran pilkada jika paripurna tgl 17 besok menyetujui kesepakatan tersebut, disamping harus mengintensifkan komunikasi dengan DPRD dan pemda untuk pengalokasian anggaran pilkada yang akan diselenggarakan akhir tahun ini  dengan selalu berkomunikasi dengan KPU Provinsi  Banten” jelasnya. (EH)

   

WORKSHOP PENGEMBANGAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Jumat, 30 Januari 2015 12:08

Pada tanggal 29 Januari 2015 KPU RI mengadakan Workshop pengembangan Sosilaisasi dan Partisipasi Masyarakat, bertempat di Ruamg Sidang Lt. 2 Gedung KPU RI Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, dengan peserta dari seluruh Anggota KPU Provinsi divisi sosialisasi se Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk grand disain sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.

 Menurut Sigit Pamungkas dalam materinya menyatakan bahwa partisipasi pemilih itu sangat penting untuk membentuk format politik, meskipun partisipasi pemilih tidak menentukan bagaimana penguasa yang terpilih akan bekerja. Partisipasi pemilih berpengaruh setidaknya dalam satu periode kekuasaan, partisipasi pemilih juga memperkuat legitimasi demokrasi meskipun tidak menjadi veto praktik demokrasi. Aspek strategis lain dalam penyusunan desain diantaranya bagaimana memperlakukan konteks lokal dalam sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Bagaimanakah peran dari setiap penyelenggara pemilu, apakah homogen atau berbagai peran..?

Selanjutnya: WORKSHOP PENGEMBANGAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

   

KPU SELENGGARAKAN RAPIM DENGAN KPU PROVINSI SE INDONESIA DI KPU JAWA BARAT

Kamis, 05 Februari 2015 11:13

Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat kerja pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi se-Indonesia dari tanggal 4-6 Februari 2015 di aula kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat kerja ini dengan peserta dari KPU Provinsi se Indonesia terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini KPU Provinsi Banten dihadiri oleh Agus Supriyatna, SH.,M.Si. (Ketua KPU Provinsi Banten) dan Hj. Nurhayati Nufus, SE.,MM.,M.Si. (Plt. Sekretaris KPU Provinsi Banten).

 Menurut informasi yang kami terima dari Agus Supriyatna, SH.,M.Si bahwa sesuai apa yang disampaikan dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, menjelaskan  bahwa KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam tiga penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Beliau juga mengungkapkan bahwa adanya kewenangan KPU yang sempat dianulir dari tiga jenis penyelenggaraan pemilu tersebut diatas, yaitu pemilukada. Namun dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan itu dihidupkan kembali dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PERPPU tersebut ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015, dan didalamnya tugas kewenangan KPU masih tetap menjadi tiga jenis pemilu tersebut yaitu penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Selanjutnya: KPU SELENGGARAKAN RAPIM DENGAN KPU PROVINSI SE INDONESIA DI KPU JAWA BARAT

   

KPU BANTEN AUDIENSI DENGAN KAPOLDA BANTEN

Rabu, 04 Februari 2015 08:20

 

Pada hari Selasa (3/2)  lima Komisioner Komisi Pemilihan Provinsi Banten yaitu Bapak Agus Supriyatna, SH, M.Si (Ketua), Bapak Syaeful Bahri, MM (Anggota), Bapak Ir. H. Didih M. Sudi, M.Sc (Anggota), Bapak  Agus Supadmo, SE (Anggota) dan Ibu Dra. Hj. Enan Nadia (Anggota) melakukan audiensi dengan Bapak Kapolda Banten  BrigJen.Pol. Boy Rafly Amar di Kantor Polda Banten.

Kedatangan komisioner KPU Banten ini disambut dengan ramah oleh Kapolda Baten Bapak BrigJen.Pol. Boy Rafly Amar. Pada kesempatan itu ketua KPU Banten memperkenalkan diri dan manyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk audiensi dan menjaga silaturahmi dengan Kapolda Banten. Bapak Agus Supriyatna menyampaikan terima kasihnya kepada pihak Kepolisian yang telah sukses mengamankan Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Selanjutnya: KPU BANTEN AUDIENSI DENGAN KAPOLDA BANTEN

   

Halaman 2 dari 41