Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN

PETUGAS DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD RI DAN DPRD PROVINSI BANTEN 

Menjelang digelarnya tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang akan berlangsung selama 21 hari, yaitu mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan jadual pelaksanaan kampanye rapat umum melalui SK No. 017/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014.  Selain itu, sampai dengan saat ini KPU Provinsi Banten telah menerima Petugas dan Pelaksana Kampanye dari partai politik tingkat Provinsi Banten dan dari Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten. Berikut nama-nama pelaksana dan petugas kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi Banten:  Petugas Kampanye…

Selanjutnya

BERITA ACARA  NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT

BERITA ACARA NO:10/BA/III/2014 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPT 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 menggelar rapat pleno Perbaikan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Serang No. 274/165/BA/III/2014, Dari BA rapat pleno diketahui jumlah rekap DPT kabupaten/kota se Provinsi Banten  per tanggal 23 Maret 2014 sebesar 7.855.721 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPK sebesar 22.384. Sehingga jumlah Pemilih (DPT+DPK) berjumlah 7.878.105 pemilih. BA No:010/III/2014  JUMLAH TPS PEMILU 2014

Selanjutnya

Pre 1 Next

Penyuluhan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2012

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Serba-serbi

 

Bertempat di Restoran Bintang Laguna Cilegon, pada tanggal 25 September 2012  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menggelar kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan peserta dari perwakilan pengurus 34 Partai Politik (Ketua dan Sekretaris) tingkat DPW/DPD Provinsi Banten yang lolos tahap pendaftaran di KPU RI, selain itu turut hadir sebagai peserta perwakilan Pejabat dari Badan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pejabat beserta staf dilingkungan KPU provinsi Banten.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Drs. Hambali, M.Si dan diteruskan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari KPU RI Bapak Juri Ardiantoro, M.Si selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara sekaligus Korwil Banten dengan dipandu oleh Bapak Nasrullah, S.Pd, M.Si.

Terkait dengan kegiatan verifikasi, Juri Ardiantoro M.Si menjelaskan bahwa dalam kegiatan verifikasi partai politik, setiap partai politik perlu membentuk LO (liaison officer) atau petugas penghubung untuk mempermudah penyampaian informasi terkait dengan kelengkapan data partai politik. Selain itu mengenai banyaknya model KTA KPU pada prinsipnya diserahkan pada partai politik dan KPU pada prinsipnya tidak mencampuri urusan internal dari partai politik.

Sementara itu narasumber kedua Agus Supriyatna, M.Si menyampaikan bahwa dalam proses sampling akan dilakukan dengan menggunakan program excel, proses ini akan disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Banten. Terkait dengan data KTA yang diserahkan Parpol ke KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi Banten telah merekap data partai yang telah menyerahkan KTA ke KPU Kabupaten/Kota,dari proses rekap diketahui banyak partai yang masih belum lengkap KTA karena baru menyerahkan sebanyak  satu rangakap dan KPU masih menunggu kelengkapan tersebut sebelum batas akhir pada tanggal 29 September 2012.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu perwakilan dari partai politik meminta kepada KPU khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tidak membeda bedakan partai besar atau partai kecil karena pada prinsipnya mempunyai kedudukan yang sama dalam proses verifikasi partai politik.